 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025) |
Di lansir dari informasi web detik Potongan video itu dipastikan tidak benar alias hoax. Video tersebut merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu HOAX. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Saat itu, Sri Mulyani awalnya mengaku menerima banyak keluhan di media sosial terkait kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia.
Dia bilang permasalahan itu menjadi tantangan bagi keuangan negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Video tersebut benar atau hoax tetap akan menuai kecaman dari masyarakat terutama dari kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. karna, Kita bisa memahami kegelisahan fiskal pemerintah. Namun komunikasi kebijakan harus jernih.
Menggunakan istilah "beban negara" tanpa framing yang tepat sama dengan menyiram bensin ke api, apalagi ketika publik sedang sensitif terhadap isu kesejahteraan, kesulitan ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, lemahnya supremasi hukum, dan rasa keadilan masyarakat.
Kita bisa lihat negara-negara dengan kualitas pendidikan tinggi seperti Finlandia, Korea Selatan, Singapura, justru menempatkan guru sebagai profesi strategis. Mereka diberi kesejahteraan, otoritas, dan penghargaan sosial.
Mereka paham, satu rupiah yang digelontorkan untuk guru, akan kembali berlipat dalam bentuk produktivitas, inovasi, dan stabilitas sosial.
Dalam teori kebijakan publik, ada prinsip dasar bahwa belanja negara itu bukan sekadar cost tetapi juga investment. Guru bukan pos pengeluaran yang menguras, melainkan investasi jangka panjang untuk menghasilkan warga negara berkualitas.
